Indonesia pertimbangkan bahan bakar penerbangan berkelanjutan 1 % di bandara Jakarta dan Bali sebagai upaya hijau 2026

Indonesia sedang menata ulang peta energi di langit: rencana mewajibkan campuran 1% bahan bakar penerbangan berkelanjutan untuk penerbangan internasional dari bandara Jakarta dan bandara Bali menjadi sinyal bahwa upaya hijau tidak lagi sebatas slogan. Dari luar, angka 1% terlihat kecil, tetapi di industri yang bergerak dengan margin ketat, standar keselamatan tinggi, dan rantai pasok global, perubahan kecil justru sering menjadi “pintu masuk” menuju kebijakan yang lebih besar. Pemerintah menyiapkan draf aturan bertahap, sementara pelaku usaha—termasuk Pertamina—sudah menguji produksi SAF berbasis minyak jelantah, membuka jalur baru menuju ekonomi sirkular yang bisa dirasakan rumah tangga, UMKM kuliner, sampai operator bandara.

Yang membuat kebijakan ini menarik bukan hanya target penurunan emisi, melainkan juga dinamika biaya, tata kelola bahan baku, serta konsekuensi pada tarif penerbangan dan daya saing pariwisata. Bali, misalnya, hidup dari reputasi destinasi global; ketika industri penerbangan diminta lebih bersih, pengalaman wisata ikut terseret dalam narasi keberlanjutan. Di Jakarta, peran bandara sebagai simpul konektivitas bisnis Asia menjadikan mandat ini ujian serius: apakah ekosistem energi terbarukan dapat menyatu dengan kebutuhan aviasi yang nyaris tanpa toleransi terhadap gangguan suplai? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat rencana 1% menjadi jauh lebih besar daripada sekadar angka di atas kertas.

En bref

• Indonesia menyiapkan draf regulasi untuk penerapan bertahap campuran SAF pada penerbangan internasional dari bandara Jakarta dan bandara Bali.
• Usulan awal: 1% campuran mulai berjalan pada tahun kebijakan, lalu naik bertahap menuju 5% pada 2035.
• Bahan baku utama yang diprioritaskan: minyak jelantah (UCO), dengan potensi pasokan nasional diperkirakan 3–4 juta kiloliter per tahun.
• Pertamina memulai produksi SAF berbasis UCO dan menyiapkan konversi beberapa kilang untuk memperbesar kapasitas.
• Target kebijakan: mempercepat transisi hijau, memperkuat pengurangan emisi, serta mendorong ekonomi sirkular dari tingkat komunitas.

Kebijakan Energi Hijau: Mandat Campuran 1% Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan di Bandara Jakarta dan Bali

Mandat campuran 1% bahan bakar penerbangan yang berkelanjutan untuk rute internasional dari Jakarta dan Bali pada dasarnya adalah kebijakan “awal yang terukur”. Pemerintah melalui otoritas energi menyiapkan kerangka bertahap: mulai dari porsi rendah untuk menguji kesiapan logistik, kompatibilitas teknis, dan mekanisme pengawasan, lalu meningkat seiring kapasitas produksi dan stabilitas pasokan. Dalam draf yang dibahas, kenaikan bertahap diproyeksikan hingga mencapai 5% pada 2035. Pola seperti ini lazim di banyak negara: bukan karena ragu, melainkan karena aviasi membutuhkan kepastian kualitas dan ketersediaan bahan bakar setiap hari, tanpa ruang untuk improvisasi.

Di lapangan, kebijakan ini menyentuh tiga titik sensitif. Pertama, standar mutu: SAF harus memenuhi spesifikasi avtur yang ketat, dan proses blending wajib mengikuti protokol keselamatan. Kedua, pelacakan emisi: pemerintah menekankan penguatan pelaporan emisi yang transparan dan dapat diaudit, agar klaim pengurangan emisi tidak berhenti pada dokumen pemasaran. Ketiga, kesiapan operasional bandara: dari penyimpanan hingga distribusi ke pesawat, semua harus terintegrasi tanpa mengganggu ritme penerbangan internasional yang padat.

Ambil contoh ilustratif: seorang manajer operasi maskapai fiktif bernama Raka yang mengelola rute Jakarta–Singapura dan Bali–Sydney. Bagi Raka, campuran 1% bukan sekadar angka; ia memerlukan kepastian bahwa suplai di depot bandara konsisten, dokumen kualitas tersedia, dan prosedur pengisian tidak menambah waktu putar pesawat. Jika proses pengisian melambat beberapa menit saja pada jam sibuk, dampaknya berantai ke slot penerbangan, koneksi penumpang, dan biaya kru. Karena itu, kebijakan bertahap memberi ruang uji coba: apa yang harus distandarkan di depo, bagaimana mekanisme inspeksi, dan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi mismatch data.

Di sisi lain, Bali punya konteks berbeda. Penerbangan internasional ke Bali bukan semata arus penumpang, melainkan “panggung” reputasi destinasi. Narasi upaya hijau di bandara Bali dapat bertemu dengan kebijakan lain di ekosistem pariwisata. Pembaca yang mengikuti diskusi kebijakan destinasi dapat melihat bagaimana isu keberlanjutan melebar dari transportasi ke tata kelola daerah, misalnya perbincangan tentang pajak wisatawan di Bali yang sering dikaitkan dengan pembiayaan infrastruktur dan program lingkungan. Kuncinya: kebijakan SAF tidak berdiri sendiri; ia masuk ke lanskap kebijakan yang lebih luas tentang citra, kualitas layanan, dan tanggung jawab ekologis.

Secara strategis, mandat 1% juga memberi sinyal bagi investasi. Produsen, pengumpul bahan baku, hingga penyedia teknologi akan membaca arah kebijakan ini sebagai kepastian permintaan (demand signal). Ketika permintaan mulai “dipaksa” melalui mandat, industri punya alasan ekonomi untuk membangun fasilitas, memperbaiki rantai pasok, dan menegosiasikan kontrak jangka panjang. Insight pentingnya: campuran kecil sering menjadi alat kebijakan untuk memulai pasar, lalu pasar itulah yang mendorong skala dan penurunan biaya.

Penerapan SAF Berbasis Minyak Jelantah: Dari Dapur Rumah Tangga ke Tangki Pesawat

Salah satu aspek paling “membumi” dari kebijakan bahan bakar penerbangan berkelanjutan adalah rencana menjadikan minyak jelantah (used cooking oil/UCO) sebagai bahan baku utama. Di Indonesia, minyak goreng bekas tersebar di jutaan dapur rumah tangga, warung, restoran, dan industri makanan kecil. Selama bertahun-tahun, sebagian UCO berakhir di saluran air atau dipakai ulang secara tidak sehat. Ketika UCO ditarik masuk ke rantai pasok energi, terjadi perubahan cara pandang: limbah bernilai rendah berubah menjadi komoditas strategis bagi transisi hijau.

Lembaga kajian IPOSS memperkirakan potensi ketersediaan UCO di Indonesia pada kisaran 3–4 juta kiloliter per tahun. Angka ini sering memantik dua reaksi: optimisme dan skeptisisme. Optimisme muncul karena jumlahnya besar, seolah cukup untuk memasok kebutuhan awal campuran SAF. Skeptisisme muncul karena “potensi” tidak sama dengan “pasokan siap pakai”. Tantangannya ada pada pengumpulan yang tersebar, standar kebersihan, serta insentif yang cukup agar masyarakat mau menyerahkan UCO ke jalur resmi, bukan ke pembeli informal.

Di sinilah ekonomi sirkular menjadi relevan. Pertamina, misalnya, telah memulai produksi SAF berbasis UCO di salah satu unit kilangnya dan merencanakan konversi dua kilang lain untuk meningkatkan kemampuan pengolahan. Dari perspektif masyarakat, program semacam “tukar jelantah jadi rupiah” membuat manfaatnya terasa langsung. Bayangkan Nur, pemilik warung ayam geprek di pinggiran Jakarta: setiap pekan ia mengumpulkan minyak bekas dalam jeriken, lalu menjualnya ke aggregator resmi yang terhubung dengan jaringan pengolahan. Di ujung rantai, minyak itu menjadi bagian kecil campuran bahan bakar untuk penerbangan internasional. Cerita sederhana ini membuat upaya hijau tidak terdengar elitis—ada peran warga yang konkret.

Namun, desain rantai pasok UCO harus menghindari jebakan. Jika harga UCO naik tajam karena permintaan energi, bisa muncul dorongan untuk “menciptakan” jelantah secara tidak wajar atau mengalihkan minyak sawit segar menjadi UCO palsu. Karena itu, sertifikasi asal-usul dan audit menjadi penting. Beberapa negara menerapkan sistem traceability berbasis digital; Indonesia dapat meniru pendekatan yang cocok dengan konteks lokal, termasuk melibatkan koperasi, BUMDes, dan jaringan UMKM. Pembelajaran juga bisa datang dari sektor lain yang sudah lebih dulu mengandalkan teknologi untuk efisiensi rantai pasok. Inovasi pertanian presisi, misalnya, menunjukkan bagaimana data membantu akuntabilitas; contoh diskusi yang menarik dapat dilihat pada perkembangan agritech drone dan AI yang menekankan pencatatan, pemetaan, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Keunggulan lain SAF berbasis UCO adalah potensi penurunan emisi yang signifikan dibanding bahan bakar fosil, sepanjang prosesnya memenuhi kriteria keberlanjutan. Pernyataan dari pimpinan transformasi dan keberlanjutan bisnis Pertamina menekankan potensi pengurangan emisi hingga 84% dalam skenario tertentu. Yang perlu dipahami, klaim ini biasanya merujuk pada perhitungan siklus hidup (life cycle) dari bahan baku hingga pembakaran, bukan hanya emisi di knalpot pesawat. Maka, kualitas data dan metodologi perhitungan menjadi krusial agar kebijakan ini kredibel di mata regulator global dan konsumen penerbangan.

Insight penutupnya: SAF dari UCO adalah jembatan antara kebijakan nasional dan aksi harian warga, tetapi jembatan itu hanya kuat jika ditopang tata kelola, insentif, dan pengawasan yang rapi.

Untuk memahami percakapan global tentang teknologi dan sertifikasi SAF, banyak operator merujuk pada praktik di berbagai kawasan dan hasil uji komersial maskapai internasional.

Dampak Ekonomi dan Tarif: Biaya Produksi, Daya Saing Maskapai, dan Efek ke Pariwisata

Mandat campuran 1% SAF membawa konsekuensi ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Dalam aviasi, bahan bakar adalah komponen biaya terbesar atau salah satu yang terbesar, sehingga perubahan harga per liter—sekecil apa pun—akan cepat terasa pada struktur biaya maskapai. SAF umumnya lebih mahal daripada avtur konvensional, terutama pada fase awal karena skala produksi terbatas, teknologi masih berkembang, dan rantai pasok belum efisien. Karena itu, diskusi tentang penyesuaian tarif, insentif, atau mekanisme kompensasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari desain kebijakan.

Untuk rute internasional dari bandara Jakarta dan bandara Bali, efek biaya juga bersinggungan dengan persaingan regional. Maskapai yang beroperasi lintas negara membandingkan biaya operasional antar hub: Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, hingga Hanoi. Jika mandat SAF meningkatkan biaya tanpa kebijakan pendukung, ada risiko maskapai menggeser kapasitas ke bandara alternatif. Karena itu, pemerintah biasanya menyeimbangkan mandat dengan paket instrumen: insentif fiskal untuk produsen, keringanan tertentu untuk fase awal, atau skema pembagian biaya yang transparan agar tidak memukul permintaan secara mendadak.

Di sisi pariwisata, Bali menghadapi tantangan unik. Wisatawan global makin peka terhadap isu keberlanjutan, namun mereka juga sensitif terhadap harga tiket. Kenaikan biaya kecil dapat terasa untuk penerbangan jarak jauh, apalagi saat musim ramai. Di sinilah narasi kebijakan harus cermat: SAF perlu dipresentasikan sebagai bagian dari peningkatan kualitas destinasi, bukan sekadar biaya tambahan. Sinergi dengan program lingkungan daerah—termasuk tata kelola sampah dan transportasi rendah emisi—membuat wisatawan melihat nilai tambah. Diskursus publik tentang pembiayaan program keberlanjutan destinasi, misalnya dalam konteks kebijakan pajak wisatawan, dapat menjadi contoh bagaimana “biaya” bisa dipahami sebagai investasi pengalaman dan kelestarian.

Berikut gambaran ringkas pihak yang terdampak dan kebutuhan responsnya:

Selain biaya, ada aspek peluang bisnis. Ekosistem SAF memunculkan kebutuhan baru: perusahaan pengumpul UCO, jasa uji kualitas, sistem pelacakan digital, hingga layanan audit emisi. Banyak di antaranya bisa menjadi ruang tumbuh startup lokal. Indonesia sudah punya contoh bahwa teknologi dapat mempercepat efisiensi sektor primer; diskusi tentang pemakaian drone dan AI di agritech menunjukkan pola yang serupa: ketika data dan otomatisasi masuk, biaya transaksi turun dan kepatuhan meningkat.

Insight penutupnya: kebijakan SAF bukan hanya soal “lebih hijau”, tetapi juga soal desain ekonomi agar perubahan tidak mengorbankan konektivitas.

Regulasi, Audit Emisi, dan Kepercayaan Publik: Bagaimana Indonesia Mengunci Kredibilitas Upaya Hijau

Keberhasilan mandat SAF pada penerbangan internasional ditentukan oleh satu kata yang sering luput: kredibilitas. Dalam sektor penerbangan, klaim hijau mudah dipertanyakan jika tidak ada sistem verifikasi yang kuat. Karena itu, penyusunan draf regulasi oleh otoritas energi—yang disampaikan sedang berjalan—perlu diikuti perangkat teknis: standar pelaporan, mekanisme audit, dan penegakan yang konsisten. Publik mungkin hanya melihat stiker “green flight”, tetapi industri dan regulator global akan menuntut bukti: berapa campuran yang benar-benar digunakan, dari mana asal bahan bakunya, dan bagaimana perhitungan emisinya.

Langkah memperkuat pelaporan emisi yang transparan dan akuntabel selaras dengan praktik internasional. Bandara dan maskapai biasanya mengandalkan sistem pencatatan bahan bakar (fuel uplift record), sertifikat kualitas (certificate of analysis), serta dokumentasi rantai pasok. Jika SAF berbasis UCO diprioritaskan, maka tambahan dokumen berupa sertifikasi keberlanjutan bahan baku menjadi penting. Tanpa itu, risiko reputasi muncul: ada kemungkinan pihak luar menuduh praktik “greenwashing” atau mempersoalkan dampak tidak langsung pada lahan dan pangan.

Contoh praktisnya terlihat pada audit internal. Di bandara Jakarta, misalnya, operator depo dapat menerapkan pemisahan tangki atau skema pencampuran terkontrol, kemudian mengunggah data harian ke sistem yang dapat diakses auditor. Maskapai mengandalkan data tersebut untuk pelaporan emisi korporat dan komunikasi ke pelanggan. Pertanyaannya: apakah sistem data lintas pihak sudah kompatibel? Jika tidak, kebijakan 1% bisa memunculkan biaya administrasi yang tak kecil. Karena itu, standardisasi format data dan SOP menjadi agenda yang sama pentingnya dengan pembangunan kilang.

Kredibilitas juga menyangkut komunikasi publik. Masyarakat perlu memahami bahwa SAF bukan “bahan bakar baru yang merusak mesin”, melainkan bahan bakar yang telah melalui standar keselamatan dan pengujian. Narasi yang tepat menekankan bahwa campuran kecil adalah langkah terukur; justru karena sektor aviasi sangat ketat, perubahannya dilakukan bertahap. Di Bali, komunikasi ini dapat dipadukan dengan cerita ekonomi sirkular: minyak jelantah dari restoran, hotel, dan rumah tangga kembali menjadi energi untuk mengantar wisatawan. Ini membuat kebijakan terasa dekat, bukan sekadar perintah pusat.

Di titik ini, kerja sama lintas kementerian dan pelaku industri menjadi penentu. Otoritas transportasi mengurus kelayakan operasional, otoritas energi memastikan standar dan pasokan, sementara pelaku industri membangun kapasitas produksi. Pengawasan juga perlu melibatkan pihak ketiga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Dalam praktik terbaik, audit dilakukan berkala, hasil ringkasnya dipublikasikan, dan ada mekanisme koreksi jika target tidak tercapai.

Insight penutupnya: tanpa sistem audit emisi dan ketertelusuran yang kuat, mandat SAF akan sulit mengubah persepsi menjadi kepercayaan.

Perdebatan global tentang standar, sertifikasi, dan infrastruktur bandara hijau terus berkembang dan menjadi referensi bagi regulator serta pelaku industri di banyak negara.

Dari Target 1% ke 5%: Peta Jalan Transisi Hijau, Inovasi Kilang, dan Peran Energi Terbarukan

Mandat 1% SAF pada penerbangan internasional lebih tepat dibaca sebagai fase pembelajaran menuju skala yang lebih besar. Dalam rancangan bertahap yang dibahas, Indonesia menargetkan peningkatan hingga 5% pada 2035. Agar kenaikan ini masuk akal, dua hal harus bergerak bersamaan: kapasitas produksi dan efisiensi biaya. Jika salah satunya tertinggal, mandat bisa menjadi beban bagi industri tanpa menghasilkan dampak emisi yang signifikan. Karena itu, peta jalan perlu menjelaskan “bagaimana” peningkatan dilakukan, bukan hanya “berapa” persentasenya.

Dari sisi produksi, langkah Pertamina memulai SAF berbasis UCO dan rencana mengonversi beberapa kilang adalah indikator penting. Konversi kilang bukan pekerjaan ringan: membutuhkan investasi peralatan, penyesuaian proses, serta ketersediaan feedstock yang stabil. Saat kapasitas meningkat, pasar pengumpulan UCO harus ikut tumbuh. Di sinilah pemerintah daerah dapat berperan: menyiapkan titik pengumpulan, mendorong koperasi, dan mengintegrasikan program pengelolaan limbah dengan kebutuhan energi. Dalam praktiknya, kota yang mampu mengelola UCO dengan rapi akan punya “aset” baru: bukan hanya lingkungan lebih bersih, tetapi juga kontribusi pada bahan bakar aviasi.

Peran energi terbarukan juga muncul dari sisi proses. Produksi SAF tetap membutuhkan energi—untuk pemanasan, hidrogenasi, pemurnian, dan logistik. Jika energi prosesnya masih dominan dari fosil, maka penurunan emisi bersih berkurang. Karena itu, sebagian pelaku industri mulai mengaitkan proyek SAF dengan pembangkit listrik rendah karbon, efisiensi energi pabrik, dan optimasi logistik. Ini mengubah diskusi dari sekadar “ganti bahan bakar” menjadi “rapikan seluruh jejak karbon rantai pasok”.

Di level bandara, transisi ini selaras dengan agenda efisiensi operasional: kendaraan apron listrik, manajemen energi terminal, hingga pengurangan emisi dari peralatan darat. Walau mandat SAF fokus pada bahan bakar pesawat, bandara dapat memanfaatkan momentum untuk mempercepat modernisasi. Bagi bandara Jakarta yang menjadi simpul bisnis, perbaikan efisiensi berarti daya saing. Bagi bandara Bali, ia memperkuat citra destinasi hijau yang semakin dicari wisatawan.

Dalam perjalanan menuju 5%, strategi insentif menjadi komponen yang sering menentukan. Insentif tidak selalu berarti subsidi langsung. Bisa berupa kemudahan perizinan, pengurangan biaya tertentu, skema pembiayaan hijau, atau dukungan riset untuk meningkatkan yield produksi. Universitas dan lembaga riset dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas katalis, pengurangan energi proses, serta sistem ketertelusuran yang murah namun andal. Dengan begitu, kebijakan tidak berhenti pada kewajiban, tetapi menjadi ekosistem inovasi.

Terakhir, transisi membutuhkan narasi yang jujur: SAF bukan obat mujarab yang langsung meniadakan semua emisi aviasi. Namun, ia adalah salah satu alat paling realistis untuk menurunkan emisi dari pesawat yang sudah ada, tanpa menunggu perubahan total armada. Ketika kebijakan ini dieksekusi dengan tata kelola kuat, Indonesia dapat membuktikan bahwa pengurangan emisi di sektor sulit-abate tetap mungkin dilakukan dengan langkah bertahap yang konsisten.

Insight penutupnya: jalan dari 1% ke 5% adalah ujian konsistensi kebijakan—dan peluang bagi Indonesia untuk membangun industri hijau yang berakar pada sumber daya domestik.